PP HIMPUNAN DAI MUDA INDONESIAMeminta Pemerintah Membatalkan Penonaktifan 11 Juta Penerima PBI BPJS Kesehatan
Jakarta, 10 Februari 2026 — Pimpinan Pusat Himpunan Dai Muda Indonesia (PP HDMI) menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus penolakan tegas terhadap kebijakan pemerintah yang menonaktifkan sekitar 11 juta penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) atau PBI BPJS Kesehatan.
Kebijakan tersebut dinilai sangat berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan yang selama ini menggantungkan akses layanan kesehatan pada skema PBI. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pencabutan perlindungan jaminan kesehatan justru berisiko memperparah ketimpangan dan menambah beban hidup rakyat kecil.
PP HDMI menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai keadilan sosial. Negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan seluruh rakyat, khususnya kelompok dhuafa, tetap memperoleh layanan kesehatan yang layak, berkelanjutan, dan mudah diakses.
Sebagai organisasi dakwah dan sosial yang bersentuhan langsung dengan umat di akar rumput, PP HDMI menerima banyak aspirasi dan keluhan dari masyarakat yang terdampak kebijakan ini. Tidak sedikit di antara mereka adalah lansia, penyandang disabilitas, buruh harian, serta keluarga pra-sejahtera yang sangat membutuhkan jaminan kesehatan untuk keberlangsungan hidup mereka.
Oleh karena itu, PP Himpunan Dai Muda Indonesia mendesak pemerintah untuk:
Membatalkan kebijakan penonaktifan 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan.
Melakukan verifikasi dan validasi data secara transparan, adil, dan manusiawi, tanpa mengorbankan hak masyarakat miskin.
Melibatkan unsur masyarakat sipil, tokoh agama, dan lembaga sosial dalam proses evaluasi kebijakan agar lebih tepat sasaran.
Menjamin tidak ada rakyat yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat kebijakan administratif semata.
PP HDMI siap berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta masukan konstruktif demi terwujudnya kebijakan publik yang berkeadilan dan berpihak pada kemaslahatan umat.
Demikian press release ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian kami terhadap nasib rakyat kecil. Semoga pemerintah dapat mendengar aspirasi ini dan segera mengambil langkah korektif demi keadilan dan kemanusiaan.
